Pasal 31

(1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan penghentian perjanjian Kemitraan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.