Pasal 6

(1) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan

ASN Secara Nasional untuk Instansi Daerah

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

• mengidentifikasi hasil analisis beban kerja yang

disampaikan oleh Instansi Pemerintah, dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. jika hasil analisis tersebut telah divalidasi maka

dapat digunakan sebagai jumlah pertimbangan

teknis; atau

1. jika hasil analisis tersebut belum divalidasi

maka dilakukan penghitungan kebutuhan

dengan menggunakan variabel yang telah

ditetapkan;

• menghitung kebutuhan untuk Jabatan Pimpinan

Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan

Fungsional berdasarkan rasio jumlah ASN;

• hasil penghitungan pada huruf b dikurangi dengan

jumlah pegawai yang ada;

• hasil penghitungan pada huruf c ditambah dengan

jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun

pada tahun yang bersangkutan;

• hasil penghitungan pada huruf d dikali dengan Nilai

Variabel Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung;

• untuk wilayah provinsi, hasil penghitungan pada

huruf e dikali dengan nilai variabel jumlah wilayah

koordinasi provinsi;

• untuk wilayah kabupaten/kota, hasil penghitungan

pada huruf e dikali dengan nilai variabel jumlah

penduduk;

• hasil penghitungan pada huruf f atau huruf g dikali

dengan nilai variabel luas wilayah; dan

• hasil penghitungan pada huruf g ditambahkan

dengan jumlah pegawai yang ada untuk kemudian

digunakan sebagai jumlah pertimbangan teknis.

(2) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan

ASN Secara Nasional untuk Instansi Daerah tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.