Pasal 5

(1) Penghitungan jumlah Pertimbangan Teknis Kebutuhan

ASN Secara Nasional untuk Instansi Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan data hasil

analisis beban kerja sebagai berikut:

• Hasil analisis beban kerja untuk setiap jabatan pada

seluruh Instansi Pusat dijadikan sebagai dasar

penghitungan pertimbangan teknis kebutuhan ASN.

• Untuk menghasilkan jumlah kebutuhan riil Instansi

Pusat, hasil analisis beban kerja harus divalidasi

terlebih dahulu.

(2) Dalam hal hasil analisis beban kerja Instansi Pusat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap

untuk semua jabatan dan/atau belum divalidasi,

penghitungan pertimbangan teknis kebutuhan ASN

Instansi Pusat menggunakan variabel sebagai berikut:

• Rasio jumlah ASN untuk Jabatan Struktural dan

Jabatan pelaksana:

1. jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

administrator, dan Jabatan pengawas

jumlahnya sama dengan jumlah unit kerja

tertinggi sampai dengan terendah yang

terlembagakan/tersedia.

1. jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk

menduduki Jabatan pelaksana yaitu dengan

menghitung rasio kebutuhan Jabatan

pelaksana dengan Jabatan Struktural yang

menjadi atasan langsungnya.

1. Penghitungan rasio kebutuhan Jabatan

pelaksana sebagaimana diatur pada angka 2

dilaksanakan dengan mengidentifikasi fungsi

dari Jabatan Struktural/Subkoordinator

dengan ketentuan sebagai berikut:

• Jabatan Struktural yang melaksanakan

fungsi kesekretariatan, rasio jumlah

Jabatan pelaksananya 3 (tiga) orang;

• Jabatan Struktural/Subkoordinator yang

melaksanakan fungsi teknis, rasio jumlah

Jabatan pelaksananya 2 (dua) orang;

dan/atau

• Jabatan Struktural/Subkoordinator yang

melaksanakan fungsi pelayanan langsung

kepada masyarakat, rasio jumlah jabatan

pelaksananya 5 (lima) orang.

• Rasio jumlah ASN Instansi Pusat untuk Jabatan

Fungsional:

1. Penghitungan jumlah kebutuhan Jabatan

Fungsional dilaksanakan berdasarkan rasio

Jabatan Fungsional yang tersedia.

1. Asumsi dasar jumlah Jabatan Fungsional yang

dibutuhkan 50% (lima puluh persen) lebih

banyak dari pada jumlah Jabatan Fungsional

yang tersedia.