Pasal 3

Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN harus

memperhatikan:

• untuk Instansi Pusat:

1. susunan organisasi dan tata kerja;

1. jenis dan sifat urusan pemerintahan yang menjadi

tanggung jawabnya;

1. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk

setiap jenjang Jabatan;

1. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia

Pensiun;

1. rasio jumlah antara PNS yang menduduki Jabatan

Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan

Pelaksana, dan JF; dan

1. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan

anggaran belanja secara keseluruhan.

• untuk Instansi Daerah provinsi:

1. data kelembagaan;

2. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk

setiap jenjang Jabatan;

1. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia

Pensiun;

1. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah kabupaten

atau kota yang dikoordinasikan; dan

1. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan

anggaran belanja secara keseluruhan.

• untuk Instansi Daerah kabupaten/kota:

1. data kelembagaan;

2. luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi daerah

untuk dikembangkan;

1. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk

setiap jenjang Jabatan;

1. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia

Pensiun;

1. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah

penduduk; dan

1. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan

anggaran belanja secara keseluruhan.

Bagian Kesatu

Penghitungan Jumlah Kebutuhan ASN Secara Nasional