Pasal 12

Penyusunan jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN

setiap instansi untuk Instansi Daerah dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut:

• menghitung rata-rata alokasi kebutuhan ASN dengan

cara membagi alokasi kebutuhan nasional sebagaimana

yang ditetapkan dengan jumlah Instansi Daerah;

• hasil penghitungan pada huruf a dikali dengan nilai

variabel kekurangan/kelebihan pegawai;

• hasil penghitungan pada huruf b dikali dengan hasil

perkalian antara jumlah pegawai yang mencapai batas

usia pensiun pada tahun yang bersangkutan dengan nilai

variabel batas usia pensiun;

• untuk wilayah provinsi, hasil penghitungan nilai variabel

jumlah pada huruf c dikali dengan nilai variabel jumlah

wilayah koordinasi provinsi;

• untuk wilayah kabupaten/kota, hasil penghitungan pada

huruf c dikali dengan nilai variabel jumlah penduduk;

• hasil penghitungan pada huruf d atau huruf e dikali

dengan nilai variabel luas wilayah;

• hasil penghitungan pada huruf f dikali dengan total hasil

penghitungan pada huruf f dikali dengan total alokasi

nasional;

• hasil penghitungan pada huruf f kemudian digunakan

sebagai jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN

setiap Instansi Daerah dengan ketentuan tidak melebihi

jumlah usul kebutuhan ASN, jika hasil penghitungan

pada huruf f melebihi jumlah usul kebutuhan ASN, maka

diberikan pertimbangan teknis sejumlah usul kebutuhan

ASN;

• jumlah pertimbangan teknis kebutuhan ASN setiap

instansi kemudian dibagi ke dalam tiga kelompok

jabatan, yaitu Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan, dan

Tenaga Teknis;

• hasil pembagian jumlah pertimbangan teknis kebutuhan

ASN setiap Instansi Daerah setiap kelompok jabatan

kemudian dibagi lagi setiap Jabatan.

• di dalam pertimbangan teknis Instansi Daerah

ditampilkan nama jabatan, jumlah alokasi, dan unit kerja

penempatan yang diusulkan sesuai dengan prioritas

kebutuhan.