Pasal 31

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan

pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Peneliti,

dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit

yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan

setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan

Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3719/D/2004

dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kredit, Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional

Peneliti dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku

dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam

Jabatan Fungsional Peneliti paling lama 1 (satu) tahun

setelah peraturan badan diundangkan.

(2) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat

Fungsional Peneliti, karena:

• dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat

berat berupa penurunan pangkat;

• diberhentikan sementara sebagai PNS;

• ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Peneliti;

• menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

• menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku.

(3) Keputusan Pembebasan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) setelah berlakunya Peraturan

Badan ini harus diterbitkan Keputusan Pemberhentian

yang baru.

(4) Bagi Peneliti yang telah selesai menjalani pemberhentian

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat kembali

dalam jabatan Peneliti sepanjang tersedia lowongan

jabatan.