Pasal 30

(1) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan

terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b,

huruf c, huruf d, dan huruf e, harus memperhatikan

tersedianya kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti.

(2) Peneliti yang diberhentikan karena alasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dapat diangkat

kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti apabila telah

diangkat kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka

Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan

dari Jabatan Fungsional Peneliti.

(3) Peneliti yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar

tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Peneliti, apabila telah selesai menjalani cuti di

luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai

PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang

dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan

Fungsional Peneliti.

(4) Peneliti yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar

lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam

Jabatan Fungsional Peneliti, apabila telah selesai menjalani

tugas belajar dengan menggunakan Angka Kredit terakhir

yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan

Fungsional Peneliti.

(5) Peneliti yang diberhentikan karena ditugaskan secara

penuh di luar Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, dapat diangkat

kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti, apabila telah

selesai menjalankan tugas diluar Jabatan Fungsional

Peneliti dengan menggunakan Angka Kredit terakhir

sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional.

(6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan

terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Badan ini.

(7) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan

Fungsional Peneliti dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

ini.