Pasal 26

(1) Kenaikan jabatan bagi Peneliti dilakukan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta

memperhatikan:

• ketersediaan kebutuhan jabatan;
• paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
• memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
• harus mengikuti dan lulus uji kompetensi;
• memenuhi hasil kerja minimal yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
• setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam1 (satu) tahun terakhir.

(2) Peneliti Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan ke

Peneliti Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi

pendidikan doktoral;

(3) Kenaikan jabatan dari Peneliti Ahli Madya menjadi Peneliti

Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat

pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan jabatan dari Peneliti Ahli Pertama sampai dengan

menjadi Peneliti Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian.

(5) Peneliti yang pada tahun pertama telah memenuhi atau

melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan

jabatan dalam masa jabatan yang didudukinya, pada

tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan

paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari

jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan

jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas

jabatan tanpa mengikuti uji kompetensi.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat