Pasal 24

(1) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Peneliti terdiri dari:

• Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang didelegasikan

kewenangan penetapan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan

• Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi

Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli

Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

(2) Ketentuan mengenai tim penilai Jabatan Fungsional

Peneliti ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 34 Tahun 2018 dan diatur lebih lanjut sesuai

dengan ketentuan instansi Pembina.

(3) Tim penilai DUPAK dapat membentuk Tim Teknis apabila

diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Bagian Kedua Tim Teknis