Pasal 23

(1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Peneliti

dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan

pangkat Peneliti dilakukan dalam periode April dan

Oktober.

(3) Setiap usulan Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan

Fungsional Peneliti harus dinilai secara seksama oleh tim

penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti.

(4) Bahan usulan Penetapan Angka Kredit yang telah

dilakukan penilaian oleh tim penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), kemudian ditetapkan oleh Pejabat

yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

(5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka

Kredit, yaitu:

• Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit bagi

Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian pada Instansi Pemerintah bagi Peneliti

Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

(6) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan

kepada:

• Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
• Sekretaris tim penilai yang bersangkutan;
• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;
• Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
• Peneliti yang bersangkutan; dan
• Pejabat lain yang dianggap perlu.

(7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,

Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) harus

membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara.

(8) Apabila terdapat pergantian Pejabat yang Berwenang

menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat

yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan

kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara.

(9) Apabila Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit

berhalangan, sehingga tidak dapat menetapkan Angka

Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Angka

Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain setelah

mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang

berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan Pejabat

yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

(10) Keputusan Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka

Kredit tidak dapat diajukan keberatan.