Pasal 7

(1) Unsur utama Jabatan Fungsional Pemeriksa terdiri atas:

• Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan formal dan memperoleh ijazal:^lgelar; 2l pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis di bidang pemeriksaan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) atau sertifikat; dan
2. pendidikan dan pelatihan dasar I prajabatan.

• Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan (RKP); 2l pemeriksaan;
2. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (rLHP); 4l evaluasi pemeriksaan;
3. pemantauan kerugian negaraf daerah;
4. penyusunan bahan perumusan pendapat BPK; 7l perumusan rencana strategis pemeriksaan;
5. evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
6. penelitian dan pengembangan pemeriksaan;
7. penguatan aspek hukum dalam pemeriksaan;
8. pemeriksaan dan review teknologi informasi; dan I2l pengawasan/penjaminan mutu seluruh pelaksanaan pemeriksaan.

• pemeriksaan investigasi, meliputi:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan (RKP); 2l pemeriksaan investigatif;
2. pemeriksaan investigatif untuk Penghitungan Kerugian Negara (PKN); dan 4l Pemberian keterangan ahli sebagai ahli/ saksi fakta.

• pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan; 2l penerjemahan lpenyaduran buku, karya ilmiah di bidang pemeriksaan;
2. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pemeriksaan; 4l bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya I tutorial profesi; dan
3. kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pemeriksaan.

(21 Unsur penunj?trg, terdiri atas:

• pengajar/instruktur/narasumber dan penyusunan modul dalam pendidikan dan pelatihan;
• peran serta dalam seminar/lokakaryalkonferensi di bidang pemeriksaan;
• keanggotaan dalam organisasi profesi yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan;
• kepanitiaan pengembangan pemeriksaan danlatau kelembagaan;
• keanggotaan dalam Tim Penilai;
• perolehan tanda penghargaan/tanda jasa;
• perolehan ijazahlgelar pendidikan lainnya;
• penyLrsunan/pemutakhiran dan review Database Entitas Pemeriksaan (DEP);
• penelaahan hasil pengaduan masyarakat; j pendamping konsultan dan/atau pimpinan, pejabat BPK terkait dengan pengembangan pemeriksaan dan I atau kelembagaan; dan
• pembuatan laporan berkala satuan kerja.

Bagian Ketiga Uraian Kegiatan