Pasal 29

(1) Kenaikan pangkat bagi Analis Investigasi dan

Pengamanan Perdagangan dilakukan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta

mempertimbangkan:

• paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

• memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

• setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis

Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya,

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/b

untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan

ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

Negara atas nama Presiden setelah mendapat

pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis

Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk

menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

Ahli Muda, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan

ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis

Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya,

pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina

Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat

pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara

Republik Indonesia/Kantor Regional Badan Kepegawaian

Negara.

(4) Kenaikan pangkat bagi Analis Investigasi dan

Pengamanan Perdagangan dalam jenjang jabatan yang

lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan

jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang

memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang

ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat

diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(6) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan pada

tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka

Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat

dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun

berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang

20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka

Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan

penyelidikan dan/atau pembelaan dan penyusunan opini

hukum.

(7) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

ayat (5) dan ayat (6), sesuai contoh sebagaimana

tercantum pada lampiran I yang merupakan bagaian

tidak terpisahkan pada peraturan Badan ini.