Pasal 25

(1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Teknisi

Perkebunrayaan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali

dalam setahun;

(2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan

pangkat Teknisi Perkebunrayaan dilakukan 3 (tiga) bulan

sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan

ketentuan sebagai berikut:

• untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun

yang bersangkutan; dan

• untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka

Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli

tahun yang bersangkutan.

(3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Teknisi

Perkebunrayaan harus dinilai secara seksama oleh Tim

Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka

Kreditsebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Teknisi Perkebunrayaan.

(4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah

dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(5) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan adalah:

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit bagi Teknisi Perkebunrayaan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi;
• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit bagi Teknisi Perkebunrayaan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Teknisi Perkebunrayaan Mahir pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit bagi Teknisi Perkebunrayaan Pemula, pangkat

Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Teknisi Perkebunrayaan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

• Pimpinan perguruan tinggi untuk Angka Kredit bagi Teknisi Perkebunrayaan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Teknisi Perkebunrayaan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan perguruan tinggi.

(6) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan daftar

usul penilaian dan penetapan Angka Kredit menjadi

penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

(7) Asli penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi

pengusul dan Teknisi Perkebunrayaan yang

bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:

• Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
• Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.

(8) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus

membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan

kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala

Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(9) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan

sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai

batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum

pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh

atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit.

(10) Penetapan Angka Kredit Teknisi Perkebunrayaan, dibuat

sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.