Pasal 31

(1) Penggerak Swadaya Masyarakat diberhentikan dari

jabatannya, apabila:

• mengundurkan diri dari jabatan;

• diberhentikan sementara sebagai PNS;

• menjalani cuti di luar tanggungan negara;

• menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

• ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Penggerak Swadaya Masyarakat; atau

• tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:

• diangkat menjadi pejabat negara;

• diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga

nonstruktural; atau

• ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali.

(4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Penggerak Swadaya Masyarakat dibuat menurut contoh

formulir tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali