Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Penggerak Swadaya

Masyarakat melalui pengangkatan pertama harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• berstatus PNS;

• memiliki integritas dan moralitas yang baik;

• sehat jasmani dan rohani;

• berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma

IV di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik,

pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian;

• mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang

telah ditetapkan pimpinan Instansi Pembina; dan

• nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dari

calon PNS.

(3) Calon PNS setelah diangkat menjadi PNS paling lama 1

(satu) tahun wajib diangkat dalam jabatan Penggerak

Swadaya Masyarakat setelah memenuhi syarat sesuai

dengan ayat (1) huruf e.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3

(tiga) tahun setelah diangkat dalam jf harus mengikuti

dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penggerak

Swadaya Masyarakat.

(5) Penggerak Swadaya Masyarakat yang belum mengikuti

atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari

jabatannya.

(6) Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat

sejak sejak Calon PNS dan PNS sebelum diangkat dalam

Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan

Perdagangan dapat dinilai Angka Kreditnya sepanjang

menyertakan bukti fisik.

(7) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat disusun

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain