Pasal 8

Tata cara pemberhentian PNS yang telah mencapai Batas

Usia Pensiun, sebagai berikut:

• Kepala BKN menyampaikan data perorangan calon

penerima pensiun (DPCP) kepada PNS yang akan

mencapai Batas Usia Pensiun melalui PPK paling lama

15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia

Pensiun yang disusun sesuai dengan format

sebagaimana tercantum dalam Angka 3 Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini;

• Kepala BKN dalam menyampaikan DPCP melalui PPK

sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan

daftar nominatif PNS yang akan mencapai Batas Usia

Pensiun;

• Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf b,

disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum

dalam Angka 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

• Penyampaian DPCP dan daftar nominatif PNS yang akan

mencapai Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, dilakukan melalui Sistem

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) atau sistem

informasi kepegawaian lainnya yang ditentukan BKN;

• PPK atau PyB atau pejabat lain yang ditunjuk

berkewajiban mencetak dan menyampaikan DPCP atau

---

menyampaikan DPCP secara elektronik kepada PNS yang

bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja,

setelah DPCP diterima oleh PPK atau PyB atau pejabat

lain yang ditunjuk;

• PNS yang telah menerima DPCP wajib memeriksa dan

meneliti data yang tercantum dalam DPCP dengan

ketentuan apabila data telah benar agar ditandatangani

atau disetujui oleh PNS dan diketahui oleh pejabat

pengelola kepegawaian;

• Dalam hal DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf f,

terdapat perbedaan data maka dilakukan perbaikan

dengan melampirkan data dukung;

• DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf f, disampaikan

kepada PPK atau PyB melalui pejabat pengelola

kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak

PNS yang bersangkutan menerima DPCP;

• Dalam hal PNS tidak menyampaikan DPCP kepada PPK

atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka

PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS

yang akan mencapai Batas Usia Pensiun dan berhak atas

jaminan pensiun dan jaminan hari tua kepada Presiden

atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau

Kepala Kantor Regional BKN berdasarkan data yang ada;

• Usul pemberhentian PNS yang akan mencapai Batas

Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf i,

disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum

dalam Angka 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

• PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS

yang akan mencapai Batas Usia Pensiun kepada

Presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang

disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan, sejak

Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN

menyampaikan DPCP;

---

• PPK atau PyB dalam menyampaikan usul pemberhentian

PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun

sebagaimana dimaksud pada huruf k, dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. PPK menyampaikan usul pemberhentian PNS yang

akan mencapai batas usia pensiun kepada Presiden

bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya,

dan JF keahlian utama;

1. PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS yang

akan mencapai batas usia pensiun kepada PPK bagi

PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF

selain JF keahlian utama;

1. PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian

PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun dan

berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua

kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada

Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

1. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas

dasar tembusan usul pemberhentian PNS yang akan

mencapai Batas Usia Pensiun dari PPK dan PyB

sebagaimana dimaksud pada angka 3, menetapkan

pertimbangan teknis kepada Presiden atau PPK;

1. Pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada

angka 4, ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja, sejak berkas usul pensiun dinyatakan

secara lengkap diterima; dan

1. Presiden atau PPK menetapkan Keputusan

pemberian Pensiun berdasarkan pertimbangan

teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional

BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian PNS dan/atau pemberian pensiun PNS

paling lama 1 (satu) bulan, sebelum PNS mencapai Batas

Usia Pensiun;

---

• Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf m,

berlaku sejak akhir bulan PNS yang bersangkutan

mencapai Batas Usia Pensiun.

Bagian Kelima

Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi

atau Kebijakan Pemerintah