Pasal 35

Tata cara pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang menerima

uang tunggu dan menolak untuk diangkat kembali dalam

Jabatan, dilakukan sebagai berikut:

• PNS yang menerima uang tunggu dan menolak untuk

diangkat kembali dalam Jabatan, diberhentikan dengan

hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS pada

akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat

kembali.

• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai PNS bagi PNS yang menolak untuk

diangkat kembali dalam Jabatan, diusulkan oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menolak untuk

diangkat kembali dalam Jabatan, yang sebelumnya

menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli

utama; atau

1. PyB kepada PPK bagi PNS yang menolak untuk

diangkat kembali dalam Jabatan, yang sebelumnya

menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli

utama.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian dengan hormat sebagai PNS

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat

hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

• Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

huruf c, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap

diterima.

• Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat

diberikan jaminan pensiun, maka PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan

usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK

dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN.

• Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas

dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada huruf e, memberikan

Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda

kepada Presiden atau PPK.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian

pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis

Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

• Contoh pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN tentang pemberian pensiun PNS

sebagaimana dimaksud pada huruf g, tercantum dalam

Angka 24 Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 5

Tata Cara Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi

Sebagai komisioner atau anggota Lembaga nonstruktural