Pasal 34

Tata Cara Pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri bagi PNS yang tidak melapor setelah

selesai menjalankan tugas belajar dalam waktu yang

ditentukan, sebagai berikut:

• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri bagi PNS yang tidak melapor setelah selesai

menjalankan tugas belajar dalam waktu yang

ditentukan, diusulkan oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang sebelum

menjalankan tugas belajar menduduki JPT utama,

JPT madya, dan JF ahli utama; atau

1. PyB kepada PPK bagi PNS yang sebelum

menjalankan tugas belajar menduduki JPT

pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf

a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

huruf b, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap

diterima.

• Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat

diberikan jaminan pensiun, maka PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan

usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK

dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN.

• Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas

dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada huruf d, memberikan

Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda

kepada Presiden atau PPK.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian

pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis

Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

• Contoh pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN tentang pemberian pensiun PNS

sebagaimana dimaksud pada huruf f, tercantum dalam

Angka 24 Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4

Tata Cara Pemberhentian Karena Menolak Untuk Diangkat

Kembali Dalam Jabatan Pada Saat Menerima Uang Tunggu