Pasal 33

Tata cara pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri bagi PNS yang menggunakan ijazah palsu

dilakukan sebagai berikut:

• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri bagi PNS yang menggunakan ijazah palsu,

diusulkan oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki

JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

1. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT

pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf

a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

huruf b, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap

diterima.

• Sebelum Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a,

PPK melalui PyB mengajukan permohonan kepada

---

pejabat yang berwenang menentukan keaslian ijazah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).

• Pejabat yang berwenang menentukan keaslian ijazah

sebagimana dimaksud pada huruf d, melakukan

penelitian dan pembuktian terhadap PNS yang diduga

menggunakan ijazah palsu.

• Pejabat yang berwenang menentukan keaslian ijazah

menyampaikan hasil penelitian dan pembuktian kepada

PPK melalui PyB.

• Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pembuktian

sebagaimana dimaksud pada huruf e, PNS terbukti

menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan

kepegawaian, maka kepada yang bersangkutan

diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri terhitung akhir bulan sejak terbukti

menggunakan ijazah palsu.

• Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pembuktian

sebagaimana dimaksud pada huruf e, PNS terbukti

menggunakan ijazah palsu untuk melamar sebagai

Calon Pegawai Negeri Sipil, maka kepada yang

bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS dan diberikan hak

kepegawaian kecuali jaminan pensiun sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung

akhir bulan sejak terbukti menggunakan ijazah palsu.

• Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada huruf g,

diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri dan mendapatkan jaminan pensiun, maka diatur

sebagai berikut:

1. Pangkat yang dipergunakan sebagai dasar

penetapan pokok pensiun merupakan pangkat yang

dimiliki sebelum menggunakan ijazah yang

dinyatakan palsu untuk kenaikan pangkat;

1. Masa kerja dihitung penuh sejak CPNS sampai

diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS.

---

• Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat

diberikan jaminan pensiun, maka PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan

usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK

dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN.

• Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas

dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada huruf j, memberikan

Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda

kepada Presiden atau PPK.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian

pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis

Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

• Contoh pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN tentang pemberian pensiun PNS

sebagaimana dimaksud pada huruf l, tercantum dalam

Angka 24 Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberhentian Karena Tidak Melaporkan Diri

Setelah Selesai Tugas Belajar