Pasal 32

(1) PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS.

(2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dan

akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya.

(3) Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan

sebutan atau predikat sebagai berikut:

• Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan

angka kurang dari/sama dengan 110 (seratus

sepuluh) sampai angka kurang dari/sama dengan

120 (seratus dua puluh) dan menciptakan ide baru

dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja

yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;

• Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih

dari 90 (sembilan puluh) sampai angka kurang

dari/sama dengan 120 (seratus dua puluh);

• Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka

lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai angka sama

dengan 90 (sembilan puluh);

• Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka

lebih dari 50 (lima puluh) sampai angka sama

dengan 70 (tujuh puluh);

• Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan

angka kurang dari 50 (lima puluh).

(4) PNS diberhentikan dengan hormat karena mendapatkan

penilaian kinerja dengan predikat Kurang atau Sangat

Kurang, apabila:

• PNS tersebut diberikan kesempatan selama 6

(enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya;

• dalam hal PNS tidak menunjukan perbaikan kinerja

sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PNS

yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi

kembali;

• berdasarkan uji kompetensi sebagaimana dimaksud

pada huruf b, PNS yang tidak memenuhi standar

kompetensi jabatan dapat dipindahkan pada

jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih

rendah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

• dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai

dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih

rendah yang lowong sebagaimana dimaksud pada

huruf c, PNS ditempatkan sementara pada jabatan

tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun;

dan

• dalam hal setelah 1 (satu) tahun sebagaimana

dimaksud pada huruf d, tidak tersedia lowongan

jabatan sesuai dengan kompetensinya, PNS yang

bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku

sejak peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah

yang mengatur mengenai penilaian kinerja PNS

diundangkan.

Bagian Keduapuluhdua

Tata Cara Pemberhentian Karena Hal Lain

Paragraf 1

Tata Cara Pemberhentian Karena Tidak Melaporkan Diri

Setelah Selesai Cuti Di Luar Tanggungan Negara atau

Pemberhentian Karena Setelah Selesai Menjalani Cuti di Luar

Tanggungan Negara Dalam Waktu 1 (satu) Tahun Tidak

Dapat Disalurkan