Pasal 27

(1) PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar

tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis

kepada instansi induknya.

(2) Batas waktu melaporkan diri secara tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1

(satu) bulan, setelah selesai menjalankan cuti di luar

tanggungan Negara.

(3) PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan

dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), ditetapkan oleh Presiden atau PPK paling lama

14 (empat belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian

secara lengkap diterima.

(5) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai berlaku

pada akhir bulan setelah yang bersangkutan melewati

batas waktu yang ditentukan untuk melapor setelah

berakhirnya cuti di luar tanggungan negara.

(6) PNS yang cuti di luar tanggungan negara, tidak

melaporkan diri kepada instansi induknya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan contoh kasus

yang tercantum dalam Angka 20 Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

(7) PNS yang melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tetapi tidak dapat diangkat dalam Jabatan pada

instansi induknya, disalurkan pada instansi lain.

(8) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diaktifkan

kembali sebagai PNS sesuai Jabatan yang tersedia.

(9) Pengaktifan kembali sebagai PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), memerhatikan antara

kompetensi jabatan yang dimiliki dengan syarat jabatan.

(10) Penyaluran pada instansi lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (7), dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi

dengan Kepala BKN.

(11) PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling

lama 1 (satu) tahun, diberhentikan dengan hormat

sebagai PNS.

(12) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ditetapkan oleh

Presiden atau PPK terhitung mulai akhir bulan ke 12

(dua belas), sejak yang bersangkutan melaporkan diri.

(13) PNS yang cuti di luar tanggungan negara, melaporkan

diri kepada instansi induknya dan menunggu selama 1

(satu) tahun, namun belum dapat diangkat dalam

jabatan pada instansi induknya atau disalurkan pada

instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (11),

sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam

Angka 21 Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(14) Selama menunggu disalurkan pada instansi lain, PNS

yang bersangkutan tidak menerima penghasilan dan

tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

(15) Penghasilan yang bersangkutan dibayarkan kembali

terhitung mulai tanggal pengaktifan dan

pengangkatannya dalam jabatan PNS.

(16) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dan ayat (11), diberikan hak

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Paragraf 2

Pemberhentian Karena Menggunakan Ijazah Palsu