Pasal 26

Tata Cara Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai

pejabat negara sebagai berikut:

• Pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak

menjabat lagi sebagai pejabat negara dan tidak tersedia

lowongan Jabatan diusulkan oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki

JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

1. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT

pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian dengan hormat sebagai PNS

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat

hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

• Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

huruf b. ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap

diterima.

• Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi syarat

diberikan jaminan pensiun maka PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan

usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK

dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN.

• Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas

dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada huruf d, memberikan

Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda

kepada Presiden atau PPK.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian

pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis

Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

Bagian Keduapuluhsatu

Pemberhentian Karena Hal Lain

Paragraf 1

Pemberhentian Karena Tidak Melaporkan Diri Setelah Selesai

Cuti di Luar Tanggungan Negara atau Pemberhentian Karena

Setelah Selesai Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dalam Waktu 1 (satu) Tahun Tidak Dapat Disalurkan