Pasal 25

(1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil

ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil

ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua,

wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan

wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan

jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik

Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila

dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak tersedia

lowongan Jabatan.

(2) Selama menunggu tersedianya lowongan jabatan sesuai

dengan kompetensi dan kualifikasi PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali sebagai PNS

dan diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh

persen) dari penghasilan Jabatan terakhir sebagai PNS

sebelum diangkat sebagai pejabat negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PNS yang diaktifkan kembali setelah selesai menjadi

pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam

Angka 19 Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4) PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara

mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada

PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari

kalender, terhitung setelah yang bersangkutan

diberhentikan sebagai pejabat negara.

(5) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan

pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh

lima) hari kalender, PyB dapat memanggil PNS yang

bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali.

(6) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan

pengaktifan kembali dalam jangka waktu lebih dari 30

(tiga puluh) hari kalender, maka PPK memberhentikan

dengan hormat sebagai PNS sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(7) PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ditempatkan pada unit kerja yang sesuai

dengan kompetensi yang bersangkutan sebelum

diangkat sebagai pejabat negara dan tetap bekerja

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal tersedia lowongan jabatan, PNS yang

bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan yang lebih

tinggi, jabatan yang setara, atau jabatan yang lebih

rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(9) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai

akhir bulan sejak 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan

Jabatan.

Bagian Keduapuluh

Tata Cara Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi

Sebagai Pejabat Negara