Pasal 24

Tata Cara Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik diatur sebagai berikut:

• Bagi PNS yang mengundurkan diri dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan berhenti sebagai PNS karena menjadi

anggota dan/atau pengurus partai politik diajukan

secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara

hierarki;

1. Permohonan berhenti sebagai PNS sebagaimana

dimaksud pada angka 1 disampaikan oleh:

• PPK kepada Presiden bagi PNS yang

menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF

ahli utama; atau

• PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki

JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

1. Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian dengan hormat sebagai PNS

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2,

dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada angka 2, ditetapkan paling lama 14 (empat

belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian

secara lengkap diterima;

1. Dalam hal PNS yang diberhentikan memenuhi

syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK atau

PyB sebagaimana dimaksud pada angka 2

menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada

Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala

BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

1. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas

dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB

---

sebagaimana dimaksud pada angka 5, memberikan

Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda

kepada Presiden atau PPK;

1. Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberian pensiun setelah mendapatkan

pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN.

• Bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi

anggota dan/atau pengurus partai politik, dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PNS yang diketahui tidak mengundurkan diri

setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai

politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

PNS;

1. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka

1, diusulkan oleh:

• PPK kepada Presiden bagi PNS yang

menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF

ahli utama; atau

• PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki

JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

1. Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan

mendapat hak kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada angka 3, ditetapkan paling lama 21 (dua

puluh satu) hari kerja, setelah PNS yang

bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik.

---

Bagian Kesembilanbelas

Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi

Sebagai Pejabat Negara