Pasal 22

Tata Cara pemberhentian karena mencalonkan diri atau

dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua,

Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua,

Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan

Wakil Bupati/Wakil Walikota diatur sebagai berikut:

• Bagi PNS yang mengundurkan diri dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

---

1. Permohonan berhenti sebagai PNS karena

mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden

dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil

Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota

dan Wakil Bupati/Wakil Walikota diajukan secara

tertulis dengan membuat surat pernyataan

pengunduran diri kepada Presiden melalui PPK

atau PPK melalui PyB secara hierarki setelah

ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang

bertugas melaksanakan pemilihan umum;

1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1,

dengan melampirkan surat keputusan penetapan

calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan

pemilihan umum;

1. Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada

angka 1, disampaikan oleh:

• PPK kepada Presiden bagi PNS yang

menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF

ahli utama; atau

• PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki

JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

1. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada angka 3, ditetapkan paling lama 21 (dua

puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian

secara lengkap diterima;

1. Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 memenuhi syarat

diberikan jaminan pensiun maka PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada angka 3

menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada

Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala

BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

1. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas

dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada angka 5, memberikan

---

Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda

kepada Presiden atau PPK;

1. Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberian pensiun setelah mendapatkan

pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN.

• Bagi PNS yang tidak mengajukan pengunduran diri

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PNS yang diketahui melanggar kewajiban

pengunduran diri karena mencalonkan atau

dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil

Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil

Bupati/Wakil Walikota maka diberhentikan tidak

dengan hormat sebagai PNS;

1. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka

1 diusulkan oleh:

• PPK kepada Presiden bagi PNS yang

menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF

ahli utama; atau

• PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki

JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

1. Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan

mendapat hak kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dan huruf b, ditetapkan paling lama 14 (empat

belas) hari kerja, setelah usul pemberhentian secara

lengkap diterima.

---

Bagian Ketujuhbelas

Pemberhentian Karena Menjadi Anggota dan/atau

Pengurus Partai Politik