Pasal 21

(1) PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat

ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden,

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur,

atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan

umum.

(2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.

(3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat ditolak apabila:

• sedang dalam proses peradilan karena diduga

melakukan tindak pidana kejahatan;

• terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

• dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang

memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran

disiplin PNS;

• sedang mengajukan upaya banding administratif

karena dijatuhi hukuman disiplin berupa

pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS; atau

• sedang menjalani hukuman disiplin.

(4) Surat pernyataan pengunduran diri sebagai PNS,

disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum

dalam Angka 18 Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat sebagai

PNS.

(6) PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diberhentikan tidak dengan hormat

sebagai PNS.

(7) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku terhitung

mulai PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon

Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua,

dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan

Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil

Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas

melaksanakan pemilihan umum.

Bagian Keenambelas

Tata Cara Pemberhentian PNS Karena Mencalonkan Diri atau

Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua,

Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua,

Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan

Wakil Bupati/Wakil Walikota