Pasal 20

Tata Cara Pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS karena melakukan

pelanggaran disiplin, dilakukan sebagai berikut:

• Pemberhentian dengan hormat PNS yang melakukan

pelanggaran disiplin diusulkan oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki

JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

1. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT

pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf

a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

huruf b, ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu)

hari kerja, setelah usul pemberhentian secara lengkap

diterima.

• Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memenuhi syarat

diberikan jaminan pensiun maka PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan

usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK

dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN.

• Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas

dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada huruf d, memberikan

Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda

kepada Presiden atau PPK.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian

pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis

Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

Bagian Kelimabelas

Pemberhentian PNS Karena Mencalonkan Diri atau

Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua,

Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua,

Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan

Wakil Bupati/Wakil Walikota