Pasal 18

Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak

pidana/penyelewengan, dilakukan sebagai berikut:

• Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan

hormat PNS yang melakukan tindak

pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki

JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

1. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT

pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan

hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf

a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

huruf b, ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu)

hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap

diterima.

• Usul Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan

hormat sebagai PNS dari PPK kepada Presiden atau dari

PyB kepada PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a,

disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum

dalam Angka 16 Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

• Keputusan Pemberhentian dengan hormat atau tidak

dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud

pada huruf a, disusun sesuai dengan format

sebagaimana tercantum dalam Angka 17 Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

• Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada huruf a memenuhi syarat diberikan

jaminan pensiun maka PPK atau PyB sebagaimana

dimaksud pada huruf d menyampaikan usul

pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan

tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor

Regional BKN.

• Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas

dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB

sebagaimana dimaksud pada huruf f, memberikan

Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda

kepada Presiden atau PPK.

• Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian

pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis

Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.

Bagian Ketigabelas

Pemberhentian PNS Karena Pelanggaran Disiplin