Pasal 12

Tata cara pemberhentian PNS yang tidak cakap jasmani

dan/atau rohani, sebagai berikut:

• Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau

rohani dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim

penguji kesehatan;

• Setelah adanya hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim

penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertanggung

jawab di bidang kepegawaian meneruskan hasil

pengujian kesehatan kepada PPK atau PyB;

• Pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak cakap

jasmani dan/atau rohani, berdasarkan hasil pengujian

kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan diajukan

oleh:

1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki

JPT utama, JPT madya, dan JF keahlian utama;

atau

1. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT

pratama, JA, dan JF selain JF keahlian utama.

• Dalam hal PNS yang diberhentikan karena tidak cakap

jasmani dan/atau rohani berhak atas jaminan pensiun

dan jaminan hari tua maka usul pemberhentian

disampaikan kepada Presiden atau PPK dengan

tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor

Regional BKN;

• Berdasarkan tembusan usul pemberhentian

sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala BKN atau

Kepala Kantor Regional BKN menetapkan pertimbangan

teknis kepada Presiden atau PPK;

• Pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor

Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf e,

ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja

terhitung, sejak berkas usul pemberhentian karena

tidak cakap jasmani dan/atau rohani secara lengkap

diterima;

• Presiden atau PPK menetapkan Keputusan

pemberhentian dan pemberian Pensiun berdasarkan

pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor

Regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf f;

• Keputusan pemberhentian karena tidak cakap jasmani

dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada huruf g,

dengan mendapat hak jaminan pensiun ditetapkan

paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak

diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan PNS oleh tim

penguji kesehatan dan pertimbangan teknis Kepala BKN

atau Kepala Kantor Regional BKN;

• Dalam hal pemberhentian karena tidak cakap jasmani

dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada huruf g,

tanpa mendapat hak jaminan pensiun, keputusan

pemberhentian ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja, sejak diterimanya hasil pemeriksaan

kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan;

• Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf h

dan huruf i, berlaku sejak akhir bulan ditetapkan hasil

pemeriksaan kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan

yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak dapat

bekerja kembali di semua jabatan PNS.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia,

Tewas, atau Hilang

Paragraf 1

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia