Pasal 10

Tata cara pemberhentian karena perampingan organisasi atau

kebijakan pemerintah, sebagai berikut:

• PPK menginventarisasi kelebihan PNS sebagai akibat

perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah.

• Kelebihan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dilaporkan kepada Menteri dan Kepala BKN dalam

bentuk daftar nominatif PNS yang akan disalurkan dari

kementerian/lembaga.

• Surat pengantar pelaporan PPK kepada Menteri dan

Kepala BKN dan daftar nominatif PNS yang akan

disalurkan dari kementerian/lembaga disusun sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 7

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

• Menteri merumuskan kebijakan penyaluran kelebihan

PNS pada Instansi Pemerintah.

• Kepala BKN melaksanakan penyaluran kelebihan PNS

pada Instansi Pemerintah yang membutuhkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Sebelum Kepala BKN melaksanakan penyaluran PNS

sebagaimana dimaksud pada huruf e, terlebih dahulu

berkoordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah

yang membutuhkan.

• Dalam hal kelebihan PNS tidak dapat disalurkan pada

Instansi Pemerintah, PNS yang bersangkutan

diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

• Dalam hal PNS diberhentikan karena perampingan

organisasi atau kebijakan pemerintah, diatur sebagai

berikut:

1. PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian

PNS kepada Presiden atau PPK sesuai kewenangan

masing-masing;

1. Dalam hal PNS yang diberhentikan akibat

perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah

berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua,

PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian

PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan

kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional

BKN;

1. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas

dasar tembusan usul pemberhentian PNS dari PPK

atau PyB sebagaimana dimaksud pada Angka 2,

menetapkan pertimbangan teknis kepada Presiden

atau PPK;

1. Pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada

angka 3, ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja, sejak berkas usul pemberhentian PNS

secara lengkap diterima;

1. Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian PNS dan/atau pemberian pensiun

PNS berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN

atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana

dimaksud pada angka 4;

1. Keputusan pemberhentian PNS bagi PNS yang

belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan sudah

memiliki masa kerja untuk pensiun minimal 10

(sepuluh) tahun, pemberian jaminan pensiun PNS

mulai diberikan pada bulan berikutnya PNS yang

bersangkutan berusia 50 (lima puluh) tahun.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani

dan/atau Rohani