Pasal 5

(1) Penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya menjadi kewenangan Instansi Pembina. (2) Instansi Pembina dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Assessor SDM Aparatur jenjang madya dan utama dari instansi pemerintah lainnya serta Assessor Independen yang sesuai dengan persyaratan dan kriteria

sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan ini. (3) Pembiayaan penilaian kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.