Pasal 36

(1) Asisten Perisalah Legislatif diberhentikan dari jabatannya,

apabila:

• mengundurkan diri dari jabatan;

• diberhentikan sementara sebagai PNS;

• menjalani cuti di luar tanggungan negara;

• menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

• ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Perisalah Legislatif; atau

• tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Pemberhentian sementara dari PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila :

• diangkat menjadi Pejabat Negara;

• diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga

non struktural; atau

• ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

(3) Asisten Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai

dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah

Legislatif.

(4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Asisten Perisalah Legislatif dibuat sesuai contoh formulir

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali