Pasal 46

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada saat kebijakan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan ditetapkan dan/atau dilaksanakan.
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan. Pengajuan persetujuan disampaikan oleh Menteri Keuangan selaku koordinator Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ditujukan langsung kepada Pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi ...

membidangi keuangan dan perbankan dengan tembusan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Surat dinyatakan diterima setelah dibacakan dalam rapat pleno alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud.