Pasal 80

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional;
b. menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat nasional; c. menyelenggarakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat nasional; d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah susun dan mengembangkan lingkungan rumah susun sebagai bagian dari permukiman pada tingkat nasional; e. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat nasional; f. menyusun . . .

f. menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal rumah susun; g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun pada tingkat nasional; h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara; i. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR; j. memfasilitasi penyediaaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk MBR; k. menyelenggarakan penyusunan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun; dan l. melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun.

Paragraf 2 Pemerintah Provinsi