Pasal 62

(1) Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.

(2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk lintas penyeberangan antarprovinsi; b. gubernur, untuk lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.

(3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan: a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
b. fungsi sebagai jembatan; c. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu; d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya; e. rencana tata ruang wilayah; dan f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra- dan antarmoda. (4) Penetapan . . .

(4) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional; b. adanya kebutuhan angkutan; c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan; d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan e. potensi perekonomian daerah.

(5) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, digambarkan dalam peta lintas penyeberangan dan diumumkan oleh Menteri.