Pasal 199

(1) Sistem informasi angkutan di perairan paling sedikit memuat: a. perusahaan angkutan di perairan; b. kegiatan operasional angkutan di perairan; c. armada dan kapasitas ruang kapal nasional; d. jaringan trayek angkutan di perairan; e. volume muatan berdasarkan jenis muatan dan pangsa muatan kapal nasional;
f. pergerakan operasional kapal berdasarkan jenis muatan;
g. usaha dan kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan;
h. tarif angkutan di perairan; i. sumber daya manusia di bidang angkutan di perairan; j. peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan; dan k. pelayanan publik di bidang angkutan di perairan.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sistem informasi manajemen angkutan di perairan termasuk Informasi Muatan dan Ruang Kapal.