Pasal 209

Subdirektorat Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri

Sipil dan Pejabat Negara I mempunyai fungsi penyiapan

konsep pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden

tentang pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan

Daerah yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli

Utama dan Janda/Dudanya yang penetapan pensiunnya

menjadi kewenangan Presiden, Pertimbangan Teknis Kepala

BKN kepada Presiden tentang pemberian pensiun Pejabat

Negara, Pertimbangan Teknis Kepala BKN tentang pemberian

pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah dan pensiun

janda/dudanya yang penetapan pensiunnya menjadi

kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, pengesahan

pendaftaran mutasi keluarga, penerbitan petikan II SK

pensiun, pemberian Nomor Pokok Pensiun Pegawai Negeri

Sipil dan Pejabat Negara, penetapan pensiun

janda/duda/anak Pejabat Negara.