Pasal 5

(1) Penugasan pada Instansi Pemerintah dapat dilakukan

atas dasar permintaan Instansi Penerima atau Penugasan dari Instansi Induknya.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Instansi Induk yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Induk.