Pasal 26

(1) PNS dengan jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan

yang melaksanakan tugas pada sekolah, perguruan tinggi, atau unit pelayanan kesehatan milik swasta dapat menjalankan tugasnya melalui Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai jangka waktu Penugasan dan

perpanjangan Penugasan tidak berlaku bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keputusan Penugasan bagi guru, dosen, dan tenaga

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tanpa melalui pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Instansi Induk menyampaikan keputusan Penugasan

PNS yang menduduki jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kepegawaian Negara.