Pasal 10

(1) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dilaksanakan

paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan PPK Instansi Induk atas usul Instansi Pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PPK dapat mendelegasikan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada PyB.

(4) Dalam hal PNS yang melaksanakan Penugasan tidak

memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan Penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Dalam hal PPK Instasi Induk menyetujui perpanjangan

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan keputusan Penugasan yang baru.

(6) Perpanjangan Penugasan PNS harus mempertimbangkan

batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang diduduki PNS tersebut.

(7) Dalam hal dilakukan perpanjangan Penugasan, Instansi

Induk menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.