Pasal 61

(1) Bagian konsiderans memuat dasar pertimbangan dalam

membuat surat tugas yang dapat berupa dasar hukum

ataupun pertimbangan lainnya;

(2) Dalam hal tugas merupakan tugas kolektif, daftar

pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran

yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, NIP,

pangkat/golongan, jabatan, dan keterangan.

(3) Pejabat yang dapat menandatangani surat tugas atas

namanya sendiri hanya Kepala BKN.

(4) Surat tugas ditetapkan oleh atasan langsung pegawai

atau dapat ditetapkan oleh pimpinan unit kerja lain.

(5) Format Naskah Dinas penugasan yang berupa surat

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dibuat

sesuai dengan contoh yang tercantum pada angka 6

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Naskah Dinas Korespondensi