Pasal 51

(1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa

sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah,

suatu keputusan telah dicatat dan diteliti oleh pejabat

pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas antara

lain melaksanakan dokumentasi, publikasi dan

informasi peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian.

(2) Pengabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri

bawah, yang terdiri atas kata salinan sesuai dengan

aslinya serta dibubuhi tanda tangan pejabat setingkat

pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).