Pasal 216

(1) Kertas, amplop, dan tinta merupakan media/sarana surat-

menyurat untuk merekam informasi dalam komunikasi

kedinasan.

(2) Penggunaan kertas, amplop, dan tinta diatur sebagai

berikut.

• Penggunaan Kertas

1. Penggunaan kertas hvs paling rendah dengan berat

70 (tujuh puluh) gsm, kecuali untuk naskah dinas

arahan yang berupa Peraturan dan Keputusan

menggunakan kertas hvs 80 (delapan puluh) gsm.

1. Pembuatan Naskah Dinas, mulai dari

konsep/rancangan sampai dengan final yang

dibubuhi paraf, tidak boleh menggunakan kertas

bekas untuk naskah dinas yang ditandatangani

oleh Kepala BKN atau oleh pejabat pimpinan tinggi

madya karena Naskah Dinas, mulai dari

konsep/rancangan sampai dengan

penandatanganan, merupakan satu kesatuan

berkas arsip.

1. Naskah dinas yang bernilai guna sekunder atau

permanen harus menggunakan kertas dengan

standar Kertas Permanen, yaitu sebagai berikut.

• Kertas secara umum dalam keadaan baik,

bersih dari kotoran, dan bebas dari

kerusakan, seperti noda tinta, debu, dan

tidak ada bekas kerutan atau lubang.

• Komposisi serat secara prinsip harus

disusun dari serat nonkayu, kapas, hemp,

flax, atau campurannya.

• Gramatur minimal 70 (tujuh puluh)

gram/m2.

• Ketahanan sobek minimal 350 (tiga ratus

lima puluh) mN.

• Ketahanan lipat minimal 2,42 (dua koma

empat puluh dua) menggunakan metode

schopper, atau 2,18 (dua koma delapan

belas) menggunakan metode MIT.

• pH pada rentang 7,5 (tujuh koma lima) s.d.

10,0 (sepuluh).

• Kandungan alkali kertas minimal 0,4 (nol

koma empat) mol asam/kg.

• Daya tahan oksidasi mengandung bilangan

kappa kurang dari 5 (lima).

1. Ukuran kertas yang digunakan untuk naskah

dinas disesuaikan dengan jenis naskah yang