Pasal 172

(1) Penerbitan surat perjalanan dinas harus

memperhatikan hal sebagai berikut.

• Pejabat yang berwenang menandatangani hanya

dapat memberikan perintah perjalanan dinas dalam

wilayah jabatannya.

• Apabila perjalanan dinas ke luar wilayah

jabatannya, pejabat yang berwenang harus

memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

(2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan

perjalanan dinas, surat perjalanan dinas ditandatangani

oleh:

• atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang

berada satu tempat kedudukan dengan atasan

langsung; dan

• diri sendiri atas nama atasan langsung dalam hal

pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada

tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan

setelah memperoleh persetujuan atau perintah

atasannya.