Pasal 9

(1) Polisi Kehutanan dapat melaksanakan tugas yang berada

satu sampai dengan dua tingkat tingkat di atas atau satu

tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu

unit kerja tidak terdapat Polisi Kehutanan untuk

melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.

(2) Perolehan Angka Kredit Polisi Kehutanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

• Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas satu

tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang

diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh

persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

• Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas satu

tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit

yang diperoleh sebesar 100% (seratus persen) dari

Angka Kredit setiap butir kegiatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019

tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

(3) Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan

penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja

yang bersangkutan.

(4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan pada

Peraturan Badan ini.