Pasal 2

(1) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan berkedudukan

sebagai pelaksana teknis di bidang Kepolisian Kehutanan

pada Instansi Pemerintah.

(2) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

(3) Polisi Kehutanan berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat

pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama,

pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang

memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, ditetapkan dalam

peta jabatan.

(4) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing

Instansi Pemerintah.

(5) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit

kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Jabatan