Pasal 25

(1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap

Pengawas Koperasi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali

dalam setahun.

(2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan

pangkat Pengawas Koperasi dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan

ketentuan sebagai berikut:

• untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun

yang bersangkutan; dan

• untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka

Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli

tahun yang bersangkutan.

(3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pengawas

Koperasi harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai

berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2018

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi.

(4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah

dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka

Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi, yaitu:

• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Pengawas Koperasi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat

dan Instansi Daerah;

• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan koperasi untuk Angka Kredit bagi

Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Pengawas Koperasi Ahli Muda, dan Pengawas Koperasi Ahli Madya di

lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah;

• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

pengawasan koperasi pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk Angka Kredit

bagi Pengawas Koperasi Ahli Madya di lingkungan

Instansi Daerah; dan

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kesekretariatan daerah untuk Angka Kredit bagi Pengawas Koperasi Ahli Pertama dan Pengawas

Koperasi Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

(6) Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

• Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

• Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ bagian yang membidangi kepegawaian

yang bersangkutan;

• Pengawas Koperasi yang bersangkutan; dan
• Pejabat lain yang dianggap perlu.

(7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus

membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(8) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan

disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(9) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan

sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum

pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara

fungsional bertanggungjawab di bidang pengawasan

koperasi setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau

atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(10) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit tidak dapat diajukan keberatan.

(11) Penetapan Angka Kredit Pengawas Koperasi,

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.