Pasal 16

(1) PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43

Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih

melaksanakan tugas di bidang perkoperasian

berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang, dapat diangkat melalui penyesuaian/inpassing dalam Jabatan

Fungsional Pengawas Koperasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

• berstatus PNS;

• memiliki integritas dan moralitas yang baik;

• sehat jasmani dan rohani;

• berijazah paling rendah S-1/D-4;

• memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

bidang perkoperasian paling singkat 2 (dua) tahun;

dan

• nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir.

(2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing

dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi.

(3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), hanya berlaku selama masa

penyesuaian/inpassing.

(4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing

ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang

dimilikinya.

(5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk

penyesuaian/inpassing sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional

Pengawas Koperasi, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

• kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

• 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua)

tahun, dihitung 1 (satu) tahun;

• 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga)

tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

• 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat)

tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan

• 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

(6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan

jumlah PNS yang akan disesuaikan/di-inpassing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan

penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

(7) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah

dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka

sebelum disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan

Fungsional Pengawas Koperasi terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar

dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan

pangkat terakhir.

(8) PNS yang telah disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan

Fungsional Pengawas Koperasi untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus

menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan.

(9) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing

dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi,

ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut

contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

(10) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Koperasi, harus selesai ditetapkan paling

lambat 25 Oktober 2020.

Bagian Keenam

Pengangkatan Melalui Promosi