Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya disebut

JDIH BKN adalah wadah pendayagunaan bersama atas

dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan

berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian

pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat,

mudah, dan tepat di Badan Kepegawaian Negara.

1. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa

peraturan perundang-undangan atau produk hukum

selain peraturan perundang-undangan antara lain

namun tidak terbatas pada putusan pengadilan,

yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum,

buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum,

naskah akademis, dan rancangan peraturan

perundang-undangan.

1. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah

kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,

pelestarian, dan pendayagunaan informasi

Dokumen Hukum.

1. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melakukan

pembinaan, pengembangan, dan monitoring kepada

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional.

1. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional yang selanjutnya disebut Anggota JDIHN adalah

kementerian negara, sekretariat lembaga negara,

lembaga pemerintahan non kementerian,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat

provinsi dan kabupaten/kota yang tugas dan fungsinya

menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan

Dokumen Hukum, dan perpustakaan hukum pada

perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta,

serta lembaga lain yang bergerak di bidang

pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang

ditetapkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia.