Pasal 42

(1) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya,

apabila:

• mengundurkan diri dari jabatan;

• diberhentikan sementara sebagai PNS;

• menjalani cuti di luar tanggungan negara;

• menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

• ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan

tinggi dan jabatan administrasi; atau

• tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki

alasan pribadi yang tidak memungkinkan untuk

melaksanakan tugas Jabatan Fungsional.

(3) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan

Pemberhentian Pejabat Fungsional karena pengunduran

diri setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi

Pembina.

(4) Diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:

• diangkat menjadi pejabat negara;

• diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga

nonstruktural; atau

• ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

(5) Menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu cuti yang diberikan

kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima)

tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang

penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

(6) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tugas

kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti

pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri,

dengan meninggalkan tugas.

(7) Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi

dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e yaitu melaksanakan tugas sebagai:

• jabatan pimpinan tinggi;

• jabatan administrator;

• jabatan pengawas; atau

• jabatan pelaksana.

(8) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan

dalam hal:

• tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang

dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan

Fungsional; atau

• tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Fungsional.

(9) Terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan

pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang

Berwenang sebelum ditetapkan Pemberhentiannya.

(10) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional ditetapkan

dengan keputusan yang dibuat sesuai contoh formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 13

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberhentian